contoh essay hukum administrasi negara

Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi

Asas-asas dalam hukum administrasi negara.

Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara:

Asas Ne Bis Vexari Rule

Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.

Asas principle of legality

Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Principle of Proportionality

Principle of proportionality atau asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman bagi pegawai yang melakukan kesalahan.

Principle of Equality

Principle of equality artinya asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam menghadapi suatu kasus dan fakta yang sama, maka seluruh alat administrasi negara harus dapat mengambil keputusan yang sama.

Principle of Corefness

Principle of corefness atau asas bertindak cermat merupakan asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Principle of Motivation

Principle of motivation yakni asas motivasi untuk setiap keputusan yang berarti dalam mengambil suatu keputusan pejabat administrasi negara/pemerintah harus bersandar pada alasan/motivasi yang kuat, benar, adil dan jelas.

Principle of Non-Misuse of Competence

Principle of non-misuse of competence berarti asas jangan mencampuradukkan kewenangan, yakni asas yang menyatakan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan pejabat administrasi negara jangan sampai menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan.

Principle of Fair Play

Principle of fair play atau asas ermainan yang layak menghendaki agar pejabat emerintah/administrasi negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara/masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil.

Principle of Reasonable or Prohibition of Artibtariness

Asas ini berarti kewajaran dan keadilan, maksudnya adalah dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak wajar/layak.

Principle of Meeting Raised Expectation

Asas ini berarti menanggapi harapan yang wajar. Principle of meeting raised expectation menghendaki agar pemerintah dapat meimbulkan pengharapan-pengharapan yang wajar bagi kepentingan rakyat.

Principle of Undoing the Consequence of Annule Desicion

Asas ini meniadakan akibat-akibat dari pembatalan suatu keputusan

Principle of Protecting the Personal Way of Life

Asas ini memiliki pengertian perlindungan terhadap pandangan hidup setiap pribadi.

Principle of Public Service

Principle of public service berarti asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini memiliki tujuan agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum.

Asas Kebijaksanaan ( Sapientia )

Asas kebijaksanaan berarti pejabat adminsitrasi negara senantiasa harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya.

Asas-Asas Peradilan Administrasi

Berikut ini beberapa asas peradilan administrasi:

Asas Kesatuan Beracara

Asas kesatuan beracara berarti untuk menegakkan hukum materiil, maka harus ada kesatuan atau keseragaman beracara bagi peradilan administrasi di seluruh wilayah negara.

Asas Keterbukaan Persidangan

Asas keterbukaan persidangan berarti pada asasnya sidang terbuka untuk umum, kecuali apabia sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau berkaitan dengan keselamatan negara, tetapi putusannya tetap dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Asas Musyawarah dalam Perdamaian

Asas musyawarah dalam perdamaian memungkinkan para pihak untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian di luar persidangannya. Konsekuensi penggugat mencabut gugatannya. Apabila pencabutan gugatan ini dikabulkan, maka hakim (ketua majelis) memerintahkan kepada panitera untuk mencoret gugatan dari register perkara, perintah pencoretan ini harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Asas Hakim Aktif

Asas hakim aktif dalam peradilan administrasi berarti untuk menemukan kebenaran materiil atas sengketa yang diperiksanya, maka hakim harus berperan aktif.

Asas Pembuktian Bebas

Maksud dari asas pembuktian bebas adalah hakim tidak terikat terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim dapat menguji aspek lainnya di luar sengketa.

Asas Audit Et Alteram Partem

Asas audit et alteram partem mewajibkan hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama, termasuk dalam hal kesempatan memberikan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan. Asas ini merupakan implementasi asas persamaan.

Asas Het Vermoeden van Rechtmatigheid atau Presumtio Justea Causa

Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh hakim administrasi negara sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Asas Pemeriksaan Segi Rechtmatigheid dan Larangan Pemeriksaan Segi Doelmatigheid

Asas tersebut berarti hakim tidak boleh atau dilarang melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan ( doelmatigheid ) suatu keputusan yang disengketakan meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan tersebut, sebatas keputusan itu bukan merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang ( wilikeur/a bus de droit ). Jadi hakim hanya berwenang memeriksa segi rechtmatigheid suatu keputusan tata usaha negara, karena hal itu berkaitan dengan asas legalitas di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum.

Asas Pengujian Ex Tune

Maksud dari asas ini adalah pengujian hakim peradilan administasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata negara dikeluarkan.

Asas Kompensasi

Asas ini berarti pemulihan hak-hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum adanya keputusan yang disengketakan. Apabila tergugat tidak mungkin dikembalikan pada jabatan semula maka dapat ditempuh cara lain dengan membayar sejumlah uang atau bentuk kompensasi lainnya.

Asas Putusan Bersifat Erga Omnes

Asas ini mengandung pengertian putusan hakim peradilan administrasi mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul di masa datang.

Asas Netral

Asas netral berarti peradilan administrasi harus bebas dan merdeka.

Asas Sederhana, Cepat, Adil, Mudah dan Murah

Maksud dari asas ini adalah prosedur beracara dirumuskan dengan sederhana dan mudah dimengerti serta tidak berbelit-belit, dengan biaya yang ringan yang terjangkau oleh para pencari keadilan.

Asas Negara Hukum Indonesia

Pengertian dari asas ini adalah eksistensi peradilan administrasi merupakan perwujudan dari cita-cita negara hukum dan salah satu unsur negara hukum adalah peradilan administrasi.

Demikianlah beberapa asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi. Untuk bidang hukum yang lain, silahkan baca artikel Asas-Asas Hukum .

• Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, Pengantar Ilmu Hukum , Klaten: Lakeisha.
• Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana.

Artikel Hukum Lainnya:

Asas-Asas dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Asas-Asas dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Asas-Asas Hukum

Rekomendasi Sewa Kost:

Leave a comment cancel reply.

ADY MASALEMBOW

Sahabat Terdekat Anda

Cari Blog Ini

Makalah hukum administrasi negara (han).

• Dapatkan link
• Aplikasi Lainnya

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini, laporan kimia (larutan gula), makalah 10 tantangan masa depan (administrasi pembangunan), makalah pengaruh suhu terhadap suatu kelarutan.

600++ “Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara: Dari Kepentingan Publik hingga Perkembangan Sistem Birokrasi di Indonesia”

• 1 Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara: Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
• 2 Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara: Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi Birokrasi di Era Digital
• 3 Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara

Dalam tulisan ini, akan dibahas topik menarik mengenai judul skripsi hukum administrasi negara. Bukan hanya sekadar teori klasik, tetapi juga melibatkan perkembangan dunia nyata dengan bahasa yang santai dan mengalir.

Pertama, mari kita tinjau judul skripsi ini: “Dari Kepentingan Publik hingga Perkembangan Sistem Birokrasi di Indonesia.” Judul ini sendiri sudah menarik perhatian, karena membahas topik yang dapat memberikan pemahaman tentang hukum administrasi negara dan bagaimana korelasinya dengan kepentingan publik serta sistem birokrasi di Indonesia.

Dalam dunia hukum administrasi negara, kita akan menemukan bahwa isu kepentingan publik adalah hal yang tak terpisahkan. Kepentingan publik adalah kunci utama dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga administrasi negara. Berbagai peraturan dan keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, bagaimana kaitannya dengan sistem birokrasi? Nah, sistem birokrasi adalah tulang punggung dalam menjalankan administrasi negara. Dalam skripsi ini, penulis akan menelusuri bagaimana sistem birokrasi di Indonesia berkembang seiring berjalannya waktu, dan sejauh mana sistem ini mampu mendukung kepentingan publik.

Melihat topik yang menarik ini, penulis juga akan mengupas lebih dalam mengenai isu-isu terkait, seperti fenomena korupsi di birokrasi, peran teknologi dalam transformasi administrasi negara, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien.

Dalam riset untuk skripsi ini, penulis akan menggali berbagai literatur terkait dan juga mewawancarai narasumber yang berkompeten di bidang hukum administrasi negara. Dengan tujuan ini, diharapkan artikel jurnal ini tetap relevan dan mampu memberikan informasi yang up-to-date mengenai perkembangan terkini di dunia administrasi negara.

Semoga artikel ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan dapat membantu pembaca memahami lebih dalam mengenai topik menarik ini. Tetap ikuti perkembangan jurnal ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai “Dari Kepentingan Publik hingga Perkembangan Sistem Birokrasi di Indonesia”!

Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara: Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Skripsi ini akan membahas mengenai peran ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan dan akuntabilitas administrasi negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Dalam skripsi ini, akan dijelaskan secara mendalam mengenai peran ombudsman dalam membantu menjalankan fungsi administrasi negara dengan baik.

Ombudsman merupakan lembaga perlindungan yang independen dan netral yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam proses administrasi negara. Ombudsman berperan sebagai lembaga penengah dan pengawas yang memiliki wewenang untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam skripsi ini, akan dibahas secara lengkap mengenai kewenangan ombudsman, tugas dan fungsi ombudsman, serta peran ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, akan dijelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi negara dan bagaimana ombudsman dapat berkontribusi dalam mewujudkan good governance tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ombudsman sangat penting dalam menjaga kepatuhan administrasi negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Ombudsman dapat berperan sebagai pengawas dan penengah yang efektif dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesimpulan, skripsi ini menyarankan agar ombudsman menjadi lembaga yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diperlukan sinergi dan kerjasama antara ombudsman dengan lembaga-lembaga administrasi negara lainnya untuk mewujudkan good governance yang berkualitas. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan ketidaksesuaian pelayanan publik kepada ombudsman agar langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara: Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi Birokrasi di Era Digital

Skripsi ini akan membahas mengenai implementasi e-government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di era digital. E-government merupakan konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan administrasi negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam skripsi ini, akan dijelaskan secara detail mengenai konsep dan prinsip e-government, serta kesempatan dan tantangan dalam implementasi e-government di Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai manfaat dan dampak dari implementasi e-government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di era digital. Proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat dengan adanya sistem online yang terintegrasi. Selain itu, implementasi e-government juga dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, menghilangkan korupsi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam kesimpulan, skripsi ini menyarankan agar pemerintah terus mendorong implementasi e-government dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Perlu adanya investasi yang cukup dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses implementasi e-government. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan e-government dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi di era digital.

Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara

• Peran Pengadilan Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Hukum Lingkungan Di Indonesia
• Analisis Pengadilan Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Administrasi Negara
• Kepatuhan Terhadap Prinsip Keterbukaan Pemerintah dalam Administrasi Negara
• Pengaruh Media Sosial Terhadap Transparansi Administrasi Negara
• Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Administrasi Negara
• Pembangunan Infrastruktur dan Implikasinya Terhadap Hukum Administrasi Negara
• Kualitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Penyelenggaraan Pemilu dalam Kerangka Hukum Administrasi Negara
• Peran Ombudsman dalam Pengawasan Administrasi Negara
• Hukum Kepegawaian dalam Konteks Administrasi Negara
• Konsep Pemerintahan Elektronik (e-Government) dalam Hukum Administrasi Negara
• Konsep Good Governance dalam Administrasi Negara
• Sistem Peradilan Administrasi di Negara Hukum
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Bencana Alam
• Penyelenggaraan Perizinan Usaha dalam Kerangka Hukum Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Aset Negara
• Perlindungan Konsumen dalam Hukum Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Krisis Kesehatan
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Konflik Sosial
• Penerapan Prinsip Accountability dalam Administrasi Negara
• Perlindungan Data Pribadi dalam Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan
• Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengawasan Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Keuangan Negara
• Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
• Perlindungan Hak Minoritas dalam Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Korporasi
• Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Lingkungan
• Konsep Keadilan dalam Administrasi Negara
• Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Isu Migrasi
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Korupsi
• Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Keadaan Darurat
• Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Narkotika
• Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pariwisata
• Penerapan Prinsip Transparansi dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Cyber
• Perlindungan Hak Disabilitas dalam Hukum Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Terorisme
• Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Keamanan Nasional
• Perlindungan Hak Pekerja dalam Hukum Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Hak Kekayaan Intelektual
• Konsep Akuntabilitas dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Keuangan
• Perlindungan Hak Pengungsi dalam Hukum Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan
• Prinsip-Prinsip Keterlibatan Publik dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Organisasi Kriminal
• Perlindungan Hak Pribadi dalam Hukum Administrasi Negara
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Sosial
• Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Korporasi
• Perlindungan Hak Konsumen dalam Hukum Administrasi Negara
• Prinsip-Prinsip Perlindungan Lingkungan dalam Administrasi Negara
• Perlindungan Hak Anak dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Terorisme
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Keamanan Nasional
• Peran Hukum Administrasi dalam Penanganan Kejahatan Hak Kekayaan Intelektual
• Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Kejahatan Organisasi Kriminal
• Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Administrasi Negara
• Analisis Kewenangan Pengadilan Administrasi Dalam Kasus Pelanggaran Prosedur Pemilihan Umum
• Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia
• Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Ombudsman dalam Penegakan Hukum Administrasi
• Analisis Yuridis tentang Pemenuhan Kewajiban Administrasi Negara dalam Penanganan Bencana Alam
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Memastikan Transparansi dalam Keputusan Administrasi
• Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Administrasi Negara
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penggunaan Kekuasaan Diskresioner oleh Pejabat Publik
• Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase Administrasi
• Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Prinsip Good Governance dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan
• Analisis Hukum tentang Penanganan Pengungsi oleh Pemerintah dalam Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepala Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Publik
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Pengaturan Izin Lingkungan dalam Pembangunan
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Menegakkan Hak-Hak Pekerja dalam Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Administrasi dalam Kasus Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
• Analisis Hukum tentang Penegakan Kepatuhan dalam Pemberian Pelayanan Publik
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengawasan Parlemen terhadap Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Daerah Adat
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penegakan Hukum Anti Korupsi
• Analisis Hukum tentang Tindakan Administrasi dalam Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan
• Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Kasus Pelanggaran HAM
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Publik
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum
• Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Regulasi dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Publik
• Analisis Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Malapraktik Medis
• Tinjauan Hukum Terhadap Peran Ombudsman dalam Perlindungan Whistleblower
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Menjamin Akses Terhadap Informasi Publik
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Pembatalan Keputusan Administrasi oleh Pejabat Lain
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Negara dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah
• Analisis Hukum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Publik
• Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Pariwisata
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Gender
• Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kementerian dalam Koordinasi Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hutan
• Analisis Hukum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sosial dalam Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Keamanan Nasional oleh Pemerintah
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Memastikan Pelayanan Publik yang Bermutu
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Proses Penyidikan dalam Kasus Kepentingan Umum
• Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Sengketa Izin Usaha
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Adat
• Analisis Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kerusakan Lingkungan
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Publik
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Pertanggungjawaban Pejabat Publik
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Penegakan Hukum
• Analisis Hukum tentang Penanganan Pengungsi Politik oleh Pemerintah
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Standar Keselamatan Kerja
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penanganan Kasus Diskriminasi
• Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Proyek Infrastruktur
• Analisis Hukum tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran oleh Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Adat
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Memastikan Keterbukaan Informasi Publik
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Mental
• Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Konsumen dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Perdesaan
• Analisis Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Kewenangan Daerah dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Asing
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
• Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Izin Eksploitasi Sumber Daya Alam
• Analisis Hukum tentang Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Menegakkan Kepatuhan Terhadap Standar Lingkungan
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Memastikan Kualitas Pelayanan Publik
• Analisis Hukum tentang Penyelenggaraan Pengawasan Parlemen terhadap Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Bidang Pariwisata oleh Pengadilan Administrasi
• Analisis Hukum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Publik oleh Pemerintah
• Analisis Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Era Digital
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan
• Analisis Hukum tentang Penanganan Pengungsi Politik oleh Pemerintah dalam Konteks Internasional
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah Perbatasan dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Standar Keselamatan Kerja di Industri Berbahaya
• Analisis Pengadilan Administrasi terhadap Penanganan Kasus Diskriminasi Gender
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Proyek Infrastruktur Skala Besar
• Analisis Hukum tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran oleh Negara dalam Kasus Kekerasan
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Memastikan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital
• Peran Badan Pengawas Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan
• Analisis Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Memutus Sengketa Kontrak Pemerintah
• Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Korupsi di Lingkungan Birokrasi
• Analisis Pengaruh Regulasi Pemerintah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia
• Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum dalam Mempertahankan Hak Kepemilikan Tanah dalam Sengketa Agraria
• Analisis Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup
• Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Kekuasaan Ekskutif dalam Penetapan Anggaran Negara
• Peran Ombudsman dalam Mengawasi Kinerja Aparat Pemerintah
• Analisis Hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menangani Sengketa Konsumen
• Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Investasi Asing di Indonesia
• Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Indonesia
• Peran Hukum Administrasi dalam Menangani Krisis Kesehatan Masyarakat
• Analisis Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Menilai Tindakan Pemerintah yang Diskriminatif
• Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Administrasi Negara
• Peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Negara
• Analisis Hukum terhadap Penggunaan Kekuasaan Diskresioner oleh Pejabat Administrasi
• Tinjauan Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pemerintah
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Intelektual
• Analisis Hukum terhadap Keterlibatan Pihak Swasta dalam Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah
• Tinjauan Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi
• Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak-hak Anak dalam Administrasi Negara
• Analisis Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
• Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum dalam Mengatasi Krisis Ekonomi dan Stabilitas Keuangan Negara
• Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pejabat Publik
• Peran Hukum Administrasi dalam Mempromosikan Pemberdayaan Masyarakat
• Analisis Hukum terhadap Keterbukaan Informasi dalam Administrasi Pemerintah Daerah
• Tinjauan Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Asing dalam Konteks Perdagangan Internasional
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Mengawasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah
• Analisis Pengaruh Regulasi Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
• Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Negara di Masa Krisis
• Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
• Analisis Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Lingkungan Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup
• Analisis Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Kasus Pelanggaran HAM
• Peran Ombudsman dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
• Analisis Hukum terhadap Keterlibatan Pihak Swasta dalam Proses Perencanaan Pembangunan
• Tinjauan Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
• Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
• Analisis Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
• Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemerintah
• Analisis Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Publik
• Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan
• Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Menangani Sengketa Investasi
• Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak-hak Anak dalam Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Prinsip Kepastian Hukum dalam Administrasi Negara
• Peran Hukum dalam Mempromosikan Keadilan Sosial dalam Administrasi Negara
• Analisis Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Agraria
• Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Peran Hukum Administrasi dalam Menangani Krisis Keuangan Negara
• Tinjauan Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Ekskutif
• Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Hak-hak Konsumen
• Analisis Hukum terhadap Keterlibatan Pihak Swasta dalam Proses Penyusunan Anggaran Negara
• Peran Hukum Administrasi dalam Mempertahankan Hak Kepemilikan Tanah dalam Sengketa Agraria
• Analisis Pengadilan Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Kontrak Konstruksi
• Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Lingkungan Hidup
• Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum tentang Penggunaan Kekuasaan Ekskutif dalam Penetapan Anggaran Negara
• Peran Pengadilan Administrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
• Analisis Kewenangan Pengadilan Administrasi dalam Kasus Pelanggaran Hukum Administrasi Negara
• Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
• Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Mempromosikan Pemberdayaan Masyarakat
• Tinjauan Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pejabat Publik
• Tinjauan Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Publik
• Analisis Hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Ekskutif
• Tinjauan Hukum tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan

Kesimpulan: Dalam menghadapi era digital dan kompleksitas administrasi negara, peran ombudsman dan implementasi e-government menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan ketidaksesuaian pelayanan publik kepada ombudsman, sedangkan pemerintah perlu terus mendorong implementasi e-government dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dengan sinergi antara ombudsman, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan administrasi negara dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan efisien.

Artikel Terbaru

Cerpen Tentang Persahabatan 4 Orang

Apa Hukumnya Jika Istri Menghisap Kemaluan Suami?

Cara Berternak Lele Bagi Pemula: Rahasia Kesuksesan di Dunia Bisnis Lele

Iko Mawandar PhD

Seorang yang sangat mencitai belajar dan membaca buku. Berbagi ilmu lewat tulisan adalah sebuah kebahagiaan View all posts by Iko Mawandar PhD

Tulis Komentar Anda Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sarjana Ekonomi - Tempat Belajar Ilmu Ekonomi Secara Gratis

Situs Website Kumpulan Materi Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Secara Lengkap & Gratis

Administrasi Negara

Sarjana Ekonomi – Hai sobat sarjanaekonomi.co.id jumpa lagi dalam artikel kesayangan Anda.

Pada pembahasan kali ini, akan membahas mengenai Administrasi Negara. Untuk lebih jelasnya mari simak pembahasannya secara lengkap di bawah ini.

Table of Contents

Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara secara umum adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Administrasi Negara merupakan salah satu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik.

Dalam bahasan ilmu sosial yang ada pada administrasi negara, terdapat tiga elemen penting yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli

1. John M. Pffifner dan Robert V. Presthus

Administrasi Negara yakni

• Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
• Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

2. Edward H. Litchfield

Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

3. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W Koening

Administrasi negara merupakan suatu kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

4. Dwight Waldo

Administrasi negara ialah suatu manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai sebuah tujuan dari pemerintah.

5. George J. Gordon

Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

6. Pfiffner dan Preshtus

Administrasi negara merupakan suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara.

7. Prof Dr. Prajudi Atmosudirjo

Administrasi negara yaitu sebuah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya tanpa administrai negara.

8. Dwight Waldo

Administrasi negara ialah

• Administrasi negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah.
• Administrasi negara adalah seni tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan negara.

Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan atau wewenang politiknya.

10. John Pfiffer dan Robert V

Administrasi negara yaitu suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud tujuan terhadap usaha sejumlah orang.

11. Ultrech

Administrasi negara ialah gabungan jabatan (complec van kambten) “Apparaat” (alat) administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri)  yang melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas pemerintah, overheadstak).

Fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan pemerintah (overheidsorganen) dari persekutuan-persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah dari Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-badan pemerintah (bestuurorganeen) dari persekutuan hukum Daerah Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang masing-masing juga diberi kekuasaan untuk delegasi dari Pemerintah Pusat (Medebewind) memerintah sendiri daerahnya.

12. Mustafa, SH

Administrasi negara yaitu sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehukuman.

Ciri-Ciri Administrasi Negara

• Administrasi Negara adalah suatu aktivitas yang tidak dapat dihindari (Unavoidable), titik tekan yang mendasar di administrasi negara adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat sifatnya pasti, tidak sama dengan hubungan masyarakat dengan institusi privat (swasta) yang sifatnya temporary (sewaktu-waktu)
• Administrasi Negara mempunyai prioritas, administrasi negara mempunyai tanggung jawab moral dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanan
• Administrasi Negara mempunyai monopoli untuk memakai wewenang dan kekuasaan. Negara juga berwenang untuk memaksa keinginan pada masyarakat untuk bisa terciptanya suatu kepatuhan terhadap hukum. Kekuasaan untuk melakukan paksaan dipahami sebagai coercive power. Administrasi Negara juga adalah perwujudan hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga negara seperti kepolisian, kehakiman, dan lain-lain
• Administrasi Negara mempunyai ukuran yang tidak ada batasnya. Lingkungan masyarakat dalam suatu negara yang mencakup batasan teritorial sebuah negara, maka disana terdapat administrasi negara.
• Top Management Administrasi Negara juga memiliki sifat Politis. Birokrasi yaitu suatu organisasi publik yang dipimpin pejabat pilihan publik dan sifatnya non karier, para pejabat tersebut dipilih dengan periode waktu tertentu.
• Pelaksanaan administrasi disuatu negara relatif sulit untuk diukur. Administrasi negara adalah institusi publik yang mempunyai sebuah tujuan melayani masyarakat. Dalam hal ini bisa dipahami, tujuan administrasi negara adalah untuk mencapai perdamaian dan peningkatan kualitas hidup pada seluruh tatanan negara. Karena mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan tersebut sifatnya politis serta multitafsir maka administrasi negara mejadi relatif sulit diukur.

Tujuan Administrasi Negara

1. Social Participation

Sosial Participation merupakan suatu tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut mengambil alih di dalam administrasi negara.

2. Social Responsibility

Sosial Reponsibility merupakan pertanggungjawaban yang mesti dilakukan oleh pelaksana administrasi negara terhadap masyarakat.

3. Social Support

Social Support ialah dukungan yang diberikan oleh rakyat pada pelaksanaan administrasi negara.

4. Social Control

Socail Control ialah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada kegiatan administrasi negara.

Ruang Lingkup Administrasi Negara

• Organisasi publik yang memiliki prinsip suatu model organisasi dan perilaku birokrasi.
• Management publik ialah dalam management publik cakupannya ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktifitas dan lain-lain.
• Implementasi yakni hal ini memiliki arti berkaitan pendekatan untuk kebijakan publik dan implementasi dari kebijakan tersebut, administrasi pemerintah, privatisasi dan etika birokrasi.

Contoh Administrasi Negara

• Presiden mengatur tentang reshuffle kabinet atau mentri.
• Aturan tentang tata cara pembentukan badan dan komisi di pemerintahan.
• Aturan mengenai tata cara memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Administrasi Negara : Pengertian, Ciri, Tujuan, Ruang Lingkup dan Contohnya Lengkap . Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. Terima Kasih.

Baca Juga Artikel Lainnya :

• Administrasi Kepegawaian
• Administrasi Adalah
• Administrasi Pembangunan
• Administrasi Publik
• Administrasi Keuangan
• Administrasi Perkantoran
• Administrasi Bisnis

Sebarkan ini:

Posting terkait:.

Audit Manajemen

Kepercayaan Adalah

MLM (Multi Level Marketing)

By guru ekonomi, related post, contoh latar belakang, contoh abstrak, contoh kata pengantar.

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

• We're Hiring!
• Help Center

SANKSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Related Papers

Rumenta A Situmorang

Ardhiwinda Kusumaputra

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat. Secara substansial, hukum administrasi negara juga memuat asas-asas dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pemerintahan, harus selalu berpegang pada hukum administrasi negara.

Nama Penulis : WAYAN JULIONATA (07011381924218) 1 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA DOSEN PEMBIMBING : ZAINUL ARIFIN,SH.,MH Abstrak Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsure utama sumber daya aparatur negara berperan menentukan keberhasilan pengelenggaraan pemerintah dan pembangunan. PNS mempu memaiankan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kopetensi dan diindikasi dengan sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta serta perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepala Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawab nya sebagai pelayanan public seta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun pada instansi pemerintahan para pegawainya sering melakukan pelanggaran disiplin misalnya datang terlambat, malas dalam menjalankan pemerintah dan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Peraturan pemerintah no 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin PNS menuju PNS yang professional, merubah sikap dan perilaku pejabat maupun PNS, menjalin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 1 Wayan julionata lahir di oku timur pada tanggal 09 juli 2001 saat ini ia sedang menempuh pendidikan stata 1 di fakultas fisip universitas sriwijaya semester 3. Ini artikel dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak Zainul Arifin selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

Planbee 2015

Hukum Adsministrasi Negara secara umum merupakan salah satu tool atau alat bagi implementasi tujuan negara kesejahtraan welfare state, maka pemahaman Hukum Administrasi Neagara menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan bernegara.

Bayu Krisna

Tsania Rif'atul M

Pembahasan singkat mengenai materi Hukum Administrasi Negara dengan bentuk pertanyaan dan jawaban

Suhendro Milan

Aldy Adiarto

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat! ADRIANUS ERYAN | ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Berikut pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dosen HAN dan seringkali keluar di UTS 1. AUPB Asas atau Norma? >> ASAS Latar belakang Dulu: kekuasan yang bebas (discretionary power, discretionaier bevoegdheid) oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Sekarang: kemajuan dan perkembangan HAN >> kriteria yang digunakan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, munculah AUPB mengapa disebut asas? Hoogewert asas merupakan aturan tingkah laku secara umum dan abstrak (ide) >> tidak mempunyai sanksi norma merupakan aturan lingkah laku secara khusus dan konkrit (penjabaran dari ide) >> punya sanksi  norma moral: melekat pada manusia sebagai pribadi yang bersifat batiniah sehingga tidak dapat dipindahkan dan dihilangkan  norma hukum: melekat pada kehidupan ekstern yang berasal dari suatu perjanjian, memiliki sifat objektif dan dapat mewajibkan AUPB >> sebagai asas hukum memiliki daya pengikat dan harus dipatuhi oleh badan/pejabat, sebagaimana halnya norma/aturan hukum yang harus dilaksanakan, AUPB adalah prinsip, bukan norma 2. Kewenangan Ada Apa Saja? Van Wijk dan Willem Konijnenbelt  Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU kepada organ pemerintahan  Delegasi: pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (dapat mengambil keputusan) jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi, menurut mereka mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang tidak pula pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal  Mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandataris apakah dapat membuat keputusan sendiri? YA, TETAPI karena keputusan yang dibuat oleh mandataris (penerima mandat) merupakan

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

RELATED PAPERS

NINING ANGGERENI

HUKMY : Jurnal Hukum

Syahrul Ibad

Muhammad Rahdian

wawan wawan

Fadillah Abdul Latif

Amiruddin Muhammadiyah

zada centre

Adam Andriantama Bayu Aji

adzkia dzikro

international Law

Princess Cathrina

Dinda Ayuningsih

Aef Saefudin Pratama

Tomy Michael

Riski Aryansyah

Fatimah Azzahra

sayyid Haryadi

Suryady Hamzah

Zulfikar Fikar

Firda Nisa Syafithri

Prisca Oktaviani Samosir

desty anggie

•   We're Hiring!
•   Help Center
• Find new research papers in:
• Health Sciences
• Earth Sciences
• Cognitive Science
• Mathematics
• Computer Science
• Academia ©2024

Rincian Formasi CPNS LAN 2024, Syarat Berkas, & Tahapan Seleksi

Rincian formasi CPNS 2024 yang dibuka oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), syarat melamar, dan tahapan seleksi.

tirto.id - Lembaga Administrasi Negara (LAN) membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Periode pendaftaran CPNS LAN berlangsung mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Tahun ini LAN membuka ratusan formasi kebutuhan CPNS. Rincian formasi CPNS LAN 2024 terdiri dari dua kategori, yaitu umum dan khusus.

Baca juga: Kumpulan Link PDF Rincian Formasi CPNS 2024 Pusat & Kementerian

Daftar Formasi CPNS LAN 2024

Panitia seleksi CPNS LAN 2024 membuka sebanyak 114 kebutuhan formasi untuk lulusan D3, sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan S2.

Tahun ini, LAN belum membuka rekrutmen CPNS untuk lulusan SMA/SMK sederajat. Formasi-formasi tersebut direkrut untuk mengisi 15 posisi jabatan CPNS

Berdasarkan pengumuman Nomor: 875/S.1.3/SDM.01.2, berikut daftar jabatan yang dibuka dalam formasi CPNS LAN 2024:

• Analis Hukum Ahli Pertama
• Analis Kebijakan Ahli Pertama
• Analis Pengembangan Kompetensi
• Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Pertama
• Asesor SDM Ahli Pertama
• Auditor Ahli Pertama
• Pengembangan Teknologi Pembelajaran
• Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama
• Pranata Hubungan Masyarakat
• Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
• Pranata Komputer Ahli Pertama
• Prana Komputer
• Widyaiswara

Setiap formasi jabatan CPNS LAN 2024 menetapkan kualifikasi pendidikan yang berbeda. Selain itu, setiap posisi akan ditempatkan di unit penempatan berbeda di bawah LAN.

Pelamar bisa memantau rincian kualifikasi pendidikan dan formasi penempatan formasi CPNS LAN 2024 melalui link berikut:

Rincian formasi CPNS LAN 2024 PDF

Baca juga: Gaji Penjaga Tahanan CPNS Kemenkumham Lulusan SMA & Tugasnya

Syarat Umum Daftar CPNS BPS 2024

Panitia seleksi instansi menetapkan beberapa syarat untuk pelamar CPNS LAN 2024. Masih berdasarkan pengumuman yang sama, berikut syarat umum daftar CPNS LAN 2024:

1. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Berusia minimal 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ), prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

7. Merupakan lulusan D3, D4, S1, atau S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 dengan skala 4,00.

8. Memiliki kualfikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pelamar memiliki ijazah (bukan surat keterangan lulus) dari perguruan tinggi dalam negeri yang program studinya terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah, sesuai persyaratan jabatan yang dilamar.
• Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan.

9. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

10. Berkelakukan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan disampaikan saat pelamar dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dibuktikan dengan surat keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan saat pelamar dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang masih berlaku dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan saat pelamar dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

13. Tidak bertato atau memiliki bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lain selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

14. Bersedia ditempatkan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Bersedia mengabdi di LAN dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apa pun paling singkat 10 tahun sejak TMT PNS.

16. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 15, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
• tiidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
• dalam hal pelamar merupakan PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi masa persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang bewenang.
• dalam hal Pelamar merupakan PPPK LAN, pelamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun, mendapatkan persetujuan dari PPK dan hanya bisa mendaftar pada pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara.

Baca juga: Contoh Surat Lamaran CPNS Bappenas 2024 dan Link Pernyataan

Tahapan CPNS LAN 2024

Pelamar harus lolos di tiga tahapan seleksi untuk bisa diterima menjadi CPNS LAN 2024. Ketiga tahapan seleksi CPNS LAN 2024 terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Berikut ini tahapan seleksi CPNS LAN 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia:

1. Seleksi administrasi (20 Agustus - 13 September 2024)

Seleksi administrasi adalah seleksi awal peserta CPNS LAN 2024 usai pendaftaran. Seleksi ini dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi data diri pelamar.

Pelamar yang kualifikasinya cocok dengan formasi akan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Sebaliknya, pelamar yang tidak lengkap administrasi atau tidak sesuai kualifikasi akan gugur.

2. SKD (16 Oktober - 14 November 2024)

SKD adalah tes pertama yang harus dilalui seluruh peserta CPNS 2024, termasuk pelamar CPNS LAN. SKD diselenggarakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berbasis computer assisted test (CAT).

Pelamar wajib meraih nilai ambang batas atau passing grade untuk dinyatakan lolos SKD. Setidaknya ada tiga materi pokok yang diujikan dalam SKD, yaitu:

• Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
• Tes Intelegensia Umum (TIU);
• Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

3. SKB (20 November - 20 Desember 2024)

SKB adalah tes yang hanya diikuti oleh pelamar yang lolos SKD. Tes SKD di CPNS LAN 2024 terdiri dari empat tahap, yaitu:

• tes substansi jabatan berbasis CAT
• tes praktik kerja
• tes wawancara.
• Link Surat Lamaran CPNS Setjen DPD RI 2024 dan Formatnya
• Contoh Soal Psikotes Kerja & Jawabannya Serta Tips Sukses Psikotes
• Sampai Kapan Pendaftaran CPNS 2024? Simak Timeline dan Alurnya

Artikel Terkait

Cara tanda tangan digital cpns 2024 di file pdf berkas, kapan batas terakhir resume pendaftaran cpns 2024, 40 contoh soal arsiparis ahli pertama skb cpns 2024 & jawabannya, 30 soal skb pengelola penanganan perkara cpns & contoh jawaban, kisah kiai cokro, tongkat pusaka pangeran diponegoro, konsistensi ivan ubah limbah kaca jadi karya seni yang mendunia, anggota dprd termuda rizki iskandar dicibir karena bolos kuliah, curhat sara ditegur gerindra saat undang tokoh dari parpol lain, ace hardware pamit dari indonesia, pastikan tak ada phk, utak-atik menyunat anggaran pendidikan dari apbn, biar apa, tiktoker raup cuan dari panggung live streaming bkt duren sawit, dua wna dideportasi usai ikut demo ojek online di jakarta, pon xxi dimulai, polri kerahkan ribuan personel untuk pengamanan, layanan e-materai normal jelang penutupan pendaftaran cpns, 701 peziarah ntt ikut misa paus fransiskus di timor leste, ombudsman minta pemerintah beri penjelasan soal e-materai error, jcw: apbd rentan disalahgunakan petahana dalam pilkada, pembangunan bandara ikn ditargetkan rampung pada desember 2024, menag sebut pagelaran mtq bukan hanya milik umat islam, jokowi sebut media massa arus utama mulai terdesak medsos, jokowi bicara moral saat buka acara mtq nasional di samarinda, josh brownhill calon pemain malaysia: lebih mahal dari hilgers, kapan mees hilgers & eliano reijnders debut di timnas indonesia, profil pangeran hisahito calon pewaris kekaisaran jepang termuda, siapa yasmin nur yang hebohkan sosmed & apa saja kontroversinya, prediksi bahrain vs jepang wcq 2026: berapa gol, samurai biru, profil band soegi bornean yang populerkan asmalibrasi.